Detiknews.id Indramayu – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat. Mewakili masyarakat mendukung, sekaligus kritik terhadap pelaksanaan program Asta Cita Indonesia. Diusung Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait pembangunan Sekolah Rakyat (SR) bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua GNPK RI Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata (Abah Nana), menuturkan, bahwa BUMN Karya, PT. Berantas Abipraya tidak transparan dalam melaksanakan pembangunan, di tiga kabupaten. Yaitu, Sumedang, Cirebon dan Indramayu. tidak ada Papan Proyek. Sedangkan di Indramayu ada.
“Masyarakat perlu transparansi, terkait pembangunan Sekolah Rakyat, dan ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Papan proyek tidak terpasang di Sumedang dan Cirebon. Sedangkan Indramayu ada papan protmyeknya. Nilai kontrak proyek tersebut Rp 750 miliar, untuk tiga Kabupaten,” tutur Abah Nana, Rabu sore (29/04/2026).
Menurutnya, program ini bertujuan memperluas akses pendidikan yang layak, Ini dinilai memiliki dampak positif besar, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tidak putus sekolah. Namun, berdasarkan hasil survei dan investigasi lapangan yang dilakukan masyarakat, ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah.
“Temuan tersebut berasal dari tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon,” jelasnya.
Di lokasi tersebut, masyarakat menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik, termasuk tidak adanya papan proyek serta rincian anggaran yang jelas di lapangan.
Selain itu, masyarakat juga menyinggung peran PT Brantas Abipraya sebagai salah satu pelaksana proyek. Mereka berharap perusahaan BUMN tersebut dapat meningkatkan transparansi agar tidak menimbulkan dugaan ketidakterbukaan dalam penggunaan anggaran.
Secara keseluruhan, proyek pembangunan Sekolah Rakyat di tiga wilayah, disebut memiliki nilai mencapai sekitar Rp750 miliar. Namun, masyarakat meragukan target penyelesaian proyek yang dijadwalkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai pada akhir Juli.
Masyarakat menilai kondisi di lapangan saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Mereka khawatir keterlambatan penyelesaian proyek dapat berdampak pada operasional sekolah dan mengecewakan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Program ini sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis, dengan sebagian besar proyek dikerjakan oleh BUMN karya. Penunjukan tersebut didasarkan pada pertimbangan kapasitas dan pengalaman perusahaan dalam menyelesaikan proyek infrastruktur berskala besar.
Masyarakat berharap pemerintah, termasuk kementerian terkait, dapat memperketat pengawasan dan mendorong percepatan pembangunan. Selain itu, transparansi informasi dinilai penting agar publik dapat turut mengawal program strategis tersebut.
Mereka juga mengingatkan agar program unggulan pemerintah ini tidak tercoreng oleh praktik yang tidak bertanggung jawab, serta dapat terealisasi sesuai target demi kepentingan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan dengan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (M9)
Komentar